Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita mengenal dua jenis SPT yakni: 1. SPT Masa. SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu (bulanan). Jenis pajak yang harus dilaporkan setiap bulan melalui SPT Masa terdiri dari: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. PPh Pasal 22. PPh Pasal 23.
Pertama, dikenakan PPh secara umum dengan menggunakan tarif pasal 17 (tarif umum), dan pengenaannya dilakukan di SPT tahunan. Kedua, yaitu dikenakan PPh Final. PPh Final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT Tahunan PPh, namun
Tapi setau saya fungsi dari Form DGT 1 adalah agar kita bisa memotong pajak PPH 26 sesuai tarif tax treaty yang berlaku pada kedua negara tersebut (Indonesia dan negara lawan transaksi), jadi misalnya tarif pada tax treaty adalah 15%, dan ketika saya bisa mendapatkan form DGT 1 maka saya bisa memotong atas transaksi luar negeri sebesar 15%
22 March 2012 at 5:05 pm. Selamat sore Rekan rekan yang budiman, Ada beberapa pertanyaan mengenai retensi dan pph 4 (2): 1. Apakah suatu kontrak dimana disebutkan didalamnya terdapat Retensi, dapat dikatakan kontrak tersebut merupakan objek pph 4 (2) atas jasa pekerjaan konstruksi. Contoh :
Sanksi terlambat/tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) 1. Sehingga dari pertanyaan yang anda sampaikan, maka bukti potong PPh Pasal 23 harus dibuat, disetor dan dilaporkan untuk masa pajak tahun 2023 sesuai masa pajaknya oleh Pemotong Pajak, apabila tidak akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang Kelola Pajak Online dengan Hitung, Setor & Lapor secara terintegrasi dalam 1 Aplikasi Pajak Online kami. Praktis & Gratis Selamanya, Coba Sekarang! Atas pos-pos penghasilan dan biaya di atas dilakukan rekonsiliasi fiskal yang pada umumnya mengacu pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh. Namun, terdapat pula ketentuan perpajakan lain (UU PPh dan aturan turunannya) yang dapat menjadi acuan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal.* .
  • me2x06z63c.pages.dev/115
  • me2x06z63c.pages.dev/28
  • me2x06z63c.pages.dev/36
  • me2x06z63c.pages.dev/180
  • me2x06z63c.pages.dev/101
  • me2x06z63c.pages.dev/224
  • me2x06z63c.pages.dev/300
  • me2x06z63c.pages.dev/291
  • me2x06z63c.pages.dev/196

    • pertanyaan seputar pph pasal 23